PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA

Pada 6 April 2015, pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (PP Baru). PP Baru ini menggantikan PP No. 86 tahun 2000 dengan judul yang sama (PP Lama). Artikel minggu ini akan menjelaskan mengenai prosedur untuk mendaftarkan jaminan fidusia berdasarkan PP baru, yang mencakup pendaftaran, sertifikasi dan penghapusan jaminan fidusia.

PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA
Pendaftaran Jaminan Fidusia dilaksanakan oleh penerima hak jaminan fidusia (kreditor) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kementerian). Pendaftaran jenis ini harus dilaksanakan paling lambat 30 hari sejak tanggal sertifikat Jaminan Fidusia diterbitkan dengan menyertakan informasi berikut:

  1. 1. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
    2. tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia;
    3. data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia;
    4. uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
    5. nilai penjamian; dan
    6. nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA (SERTIFIKAT)
Di bawah PP yang lama pendaftaran sertifikan Jaminan Fidusia dilaksanakan dengan mencatatkan Jaminan Fidusia di Buku Daftar Fidusia. Di bawah PP Baru, hak-hak Jaminan didaftarkan secara elektorik dan menjadi valid setelah kreditor telah melakukan pembayaran pendaftaran. Sertifikat ini disediakan (secara elektronik) pada hari yang sama dengan pendaftaram. Pada kasus kerusakan atau kesalahan dalam proses pendaftaran, kreditor bisa mengajukan permintaan perbaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak tanggal sertifikat Jaminan Fidusia diterbitkan, sementara PP lama mengatur periode dengan batas waktu 60 hari.

PENGHAPUSAN JAMINAN FIDUSIA

Berdasarkan pada Pasal 16 dari PP baru, sebuah Jaminan Fidusia dihapuskan di bawah kondisi-kondisi berikut:

  1. 1. terhapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
    2. pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau
    3. musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Penghapusan Jaminan Fidusia harus dilaporkan pada Kementerian oleh Penerima Fidusia dalam jangka waktu paling lama 15 hari setelah tanggal dihapusnya Jaminan Fidusia, dengan menyertakan informasi berikut:

  1. 1. keterangan atau alasan dihapusnya Jaminan Fidusia;
    2. detail dari sertifikat Jaminan Fidusia (tanggal, nomor, nama dan tempat kedudukan notaris); dan
    3. tanggal dihapusnya Jaminan Fidusia.

Berdasarkan pemberitahuan ini, Kementerian akan menghapus data pendaftaran Jaminan Fidusia. Hanya setelah data pendaftaran dihapuskan oleh Kementerian, sebuah Jaminan Fidusia yang baru bisa diajukan untuk benda yang sebelumnya menjadi objek Jaminan Fidusia.

 

 

Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia

gmbr buku

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri dari tiga materi hukum, yaitu hukum perkawinan 170 pasal, hukum kewarisan termasuk wasiat dan hibah 44 pasal, dan hukum perwakafan 14 pasal ditambah satu pasal ketentuan penutup.

Kebutuhan adanya kompilasi hukum Islam sebagai hukum materiil di Peradilan Agama telah berlangsung sejak lama. Namun, cita-cita tersebut mulai mendapatkan respon serius sejak keluarnya SKB Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama pada tanggal 25 Maret 1985 yang berisi tentang Penunjukan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi.

Atas dasar SKB tersebut dilakukan berbagai kegiatan dalam rangka penyusun kompilasi hukum Islam. Kegiatan tersebut antara lain penelitian melalui kitab kuning oleh beberapa perguruan tinggi agama Islam se-Indonesia, penelitian yurisprudensi putusan Peradilan agama dan Pengadilan Tinggi Agama, wawancara dengan para alim ulama se-Indonesia, studi banding ke beberapa Negara di Timur Tengah, dan diakhiri dengan lokakarya tingkat nasional pada tanggal 2-5 Februari 1988 yang diikuti oleh para ulama, ahli hukum, kaum cendekiawan, dan para tokoh masyarakat. Melalui lokakarya inilah kemudian melahirkan draf kompilasi hukum Islam.

selengkapnya klik disini

Selamat Datang

Selamat Datang di Website Basyarudin.com, web ini di kelola oleh Admin untuk sharing Artikel – Artikel dan Bahan – Bahan Kuliah Bagi Keperluan Dunia Pendidikan Khususnya para Mahasiswa Pascasarjana Universitas Jayabaya, Jakarta